Contoh 10 Soal Ringkas Tes CPNS Terbaru

Inilah Beberapa Contoh Soal Ringkas mengenai Tes CPNS, mari kita simak bersama - sama, karena ini adalah contoh soal ringkas jadi nanti untuk versi lengkapnya menyusul yaa..

Contoh 10 Soal Ringkas Tes CPNS


1. Partai yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Partai ini biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program, adalah partai….

A. Partai kader
B. Partai massa
C. Partai Lindungan
D. Partai Asas atau Ideologi

Jawab: B. Partai massa

Partai massa adalah Partai yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Partai ini biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program  Adapun:

- Partai kader adalah partai yang mementingkan loyalitas dan disiplin anggotaanggotanya. Pimpinan partai menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya

- Partai Lindungan adalah partai yang lebih mementingkan dukungan dan kesetiaan anggotanya terutama dalam pemilihan umum

- Partai Asas atau Ideologi adalah partai yang program-programnya atas dasar ideologi tertentu, loyalitas anggotanya dalam partai ini sangat tinggi, ada rasa rela berkorban baik materi maupun moral/jiwa untuk memperjuangkan program-program dan tuntutan-tuntutan partai tersebut

2. Berikut ini kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, Kecuali….

A. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya di berikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
C. Memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
D. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata

Jawab : D.Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3) Memutus pembubaran partai politik, dan
4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum


3. Bila APBN dianggap sebagai rencana tahunan dan rencana operasional dari rencana jangka menengah dan panjang yang didukung oleh penyediaan pembiayaannya, maka APBN merupakan alat...

A. pembangunan ekonomi
B. perancang
C. manajemen
D. koordinasi

Jawab : C. Manajemen

sebagai alat manajemen, APBN merupakan rencana tahunan dan operasional dari rencana jangka menengah dan panjang  Adapun:

- Sebagai alat pembangunan ekonomi, APBN dipandang sebagai alat untuk menciptakan iklim yang lebih baik yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan
- Sebagai alat perancang, APBN menggambarkan arah pelaksanaan pembangunan dan tujuan yang ingin dicapai
- Sebagai alat kontrol, APBN merupakan patokan sehingga segala kegiatan harus berlandaskan padanya

4. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal ihwal....

A. Bencana alam
B. Bencana nasional
C. Bahaya kehidupan negara
D. Kegentingan memaksa

Jawab : D. Kegentingan memaksa

UU pasal 22 ayat 1
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

5. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 antara lain menetapkan…

A. Pembubaran PKI
B. Berlakunya kembali UUD 1945
C. Pembentukan kabinet Dwikora
D. Pembubaran DPR
E. Pelantikan Presiden seumur hidup

Jawab :  B. Berlakunya kembali UUD 1945

Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka.Isi dari Dekret tersebut antara lain:
1. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
2. Pemberlakuan kembali UUD '45 dan tidak berlakunya UUDS 1950
3. Pembubaran Konstituante

6. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia mengalami perubahan yang substansial, yakni TNI sebagai kekuatan pertahanan negara, sedangkan Polri sebagai kekuatan dengan fungsi….

A. Sosial kemasyarakatan
B. Menjaga hukum dan keadilan
C. Pengadilan umum
D. Keamanan dan ketertiban masyarakat
E. Penyidikan dan keamanan publik

Jawab : D. keamanan dan ketertiban masyarakat.

7. Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh….

A. Presiden
B. Presiden atas Persetujuan DPR
C. Hakim Agung
D. MPR
E. Mahkamah Konstitusi.

Jawab :  B. Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan

8. Pemerintahan daerah yang kecil adalah desa, pemerintah desa terdiri atas pemerintahan desa dan….

A. Badan konsultasi desa
B. Badan permusyawaratan desa
C. Badan rembuk desa
D. Badan perwakilan desa
E. Badan kekeluargaan desa

Jawab : B. Badan permusyawaratan desa

9. Merencanakan, mempersiapkan, dan memimpin jalannya pelaksanaan pemilu adalah tugas dari…

A. Panwaslu
B. KPK
C. KPU
D. Ormas
E. Parpol

Jawab : C. Merencanakan, mempersiapkan, dan memimpin jalanya pelaksanaan pemilu adalah tugas dari komisi pemilihan Umum (KPU).

KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

1) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2) Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3) Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4) Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5) Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6) Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum; 7) Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

10. Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi. Presiden meminta pertimbangan kepada….

A. MK
B. DPR
C. MA
D. DPD
E. KY

Jawab : C. Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi. Presiden meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung.

PASAL 14 UUD
(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.



Sumber : Soal99

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kekurangan dan Kelebihan Kemasan Plastik, Kertas dan Kayu

Inilah Contoh Kasus Masyarakat Madani di Indonesia

Inilah Konsep 10 D dari Bygrave Mengenai Wirausaha